KPK diminta periksa pejabat BPPN

kalau komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius ingin mengungkap surat keterangan lunas (skl)kepada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), dengan begini dan juga mesti dimintai keterangan merupakan para pejabat bppn pada saat tersebut (2002-2004).

merekalah yang memberi usul serta melelang miring aset negara. kpk mesti memanggil para ketua bppn juga deputi-deputi bppn dan diduga merupakan otak daripada skl serta realese and discharge ini, tutur anggota komisi xi dpr ri daripada partai demokrat, achsanul qosasi, terhadap diantara news, jakarta, selasa.

pimpinan bppn ketika itu syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.

keduanya, kata achsanul, dan mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.

Informasi Lainnya:

merekalah dan berhubungan dengan para konglomerat saat itu. bppn mengajukan permohonan kepada pemerintah agar diterbitkan release and discharge melalui recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, papar dia.

bppn, lanjut dia, dikelola oleh kaum bankir dan diduga membela konglomerat.

dpr ri amat mendukung cara kpk untuk memperjelas sejarah pesta lelang aset negara saat itu. audit forensik serta diperlukan agar mengungkap semangat transaksi, demikian achsanul.

Entri Populer