wakil ketua komisi x syamsul bachri berpendapat bahwa pemerintah mesti mempertimbangkan agar melakukan desentralisasi pencetakan soal ujian nasional di pelaksanaan dan ingin datang.
dari kejadian keterlambatan penyelesaian serta pendistribusian naskah soal sudah ada indikasi bahwa sentralisasi pengadaan soal un tidak mampu dilaksanakan. melalui demikian, saya pikir mesti desentralisasi. serahkan pada percetakan daerah namun diawasi dengan ketat dengan seluruh bagian, ujarnya pada jakarta, kamis.
menurut dia, pilihan pemerintah daerah sudah menyampaikan sanggup untuk menggarap pencetakan soal un untuk sekolah-sekolah selama wilayahnya masing-masing.
mereka memiliki perusahaan percetakan yang memadai. jadi, ini sesungguhnya soal kepercayaan juga pengawasan saja, katanya.
Informasi Lainnya:
- Sehat Dengan Daun Sirsak
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Membersihkan Jerawat Tanpa Obat
- Tentang oriflame dan DBC Network
sementara tersebut, lanjutnya, substansi materi dan ingin diujikan dapat disiapkan dengan pemerintah pusat, yaitu dengan kementerian studi serta kebudayaan.
hal tersebut, menurut syamsul, justru bisa meminimalkan uang distribusi soal dan memudahkan proses pendistribusian.
ini pihak positifnya daripada desentralisasi, melalui dicetak di daerah, dengan begini proses pengirimannya lebih segeralah karena lokasinya gampat ditempuh dengan tempat ujian anak-anak sekolah, katanya.
sebelumnya, tim kunker komisi x dpr meninjau segera pelaksanaan un tingkat sma dan diundur, serta un smp dalam sulawesi selatan.
pada kesempatan itu, tim dan dipimpin wakil ketua komisi x syamsul bachri masih menjumpai berbagai kendala teknis pada pelaksanaan un.
misalnya, selama sma frater makassar, pihak sekolah terpaksa mesti menambah sendiri persediaan lembar Jalan keluar makanya terjadi perbedaan standar selama bahan kertas soal dan lembar langkah awal un.