BPK: program Jamkesmas miliki sejumlah kelemahan

badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sederat kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban program garansi kesehatan masyarakat (jamkesmas) serta jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dalam 33 provinsi seluruh indonesia.

bpk menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo dalam jakarta, selasa.

hadi menyatakan, kelemahan itu antara lain belum keberadaan database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tak diselenggarakan dengan baik dan keberadaan perbedaan data penduduk miskin antar instansi.

kemudian, ia meneruskan, terdapat risiko masyarakat miskin belum mencari pelayanan kesehatan tidak perlu bayar sebab tak tercakup di program jamkesmas serta jamkesda.

selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum pas dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas dalam 2010 serta 2011, ujarnya.

Lainnya: Obat Pelangsing - Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing - Melangsingkan Badan

menurut dia, kelemahan tersebut dapat menganggu tujuan situs jamkesmas dan jamkesda agar mengikuti hak penduduk miskin yang tak bisa, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h dan uu nomor 23 tahun 1992.

sementara, hasil pemeriksaan bpk tenntang pelayanan kesehatan masyarakat pada pilihan properti sakit milik pemerintah serta mendapatkan keberadaan ketidakefisienan pada hal perbekalan farmasi serta standar pelayanan.

hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan daripada 66 properti sakit yang diperiksa, hanya Satu rsud dan telah efektif di membuatkan pelayanan obat dalam instalasi farmasi, tutur hadi.

hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi dan tak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi lokasi semua tahapan.

selain tersebut, baru ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan yang tidak pas standar sehingga pelayanan tak optimal, ujarnya.

menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan warga dan bermutu, alami, efisien juga terjangkau makanya rumah sakit publik mesti berbenah supaya memperbaiki pelayanan dengan lebih efektif.

dengan itulah, telah semestinya tidak ada masyarakat dan tidak bisa dilayani dengan menarik dengan properti sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.

saat ini, menurut data lalu, pemerintah telah mempunyai sebanyak 627 unit rumah sakit di berbagai indonesia.

Entri Populer