mantan menteri sekretaris negara yusril ihza mahendra menyatakan aneh melalui ditetapkannya bendera aceh yang mirip dengan bendera milik gerakan aceh merdeka (gam).
menurut yusril, penetapan bendera milik gam tersebut melanggar kesepakatan daripada pertemuan konsultasi diantara gubernur aceh dengan sederat pejabat pemerintah termasuk zat kementerian di negeri (kemendagri), mantan wakil presiden jusuf kalla, wakil ketua mpr ahmad farhan hamid, serta wakil ketua dpr priyo budi santoso, pada hotel sultan, jakarta di 17 desember 2012.
dalam pertemuan itu disepakati membeli simbol bendera kesultanan aceh, papar yusril, jakarta, selasa.
yusril menambahkan, gubernur aceh, zaini abdullah mengundang ada tokoh, supaya menyewa input penentuan bendera aceh juga lambang aceh sebagaimana yang ada selama perjanjian helsinki dan mencerminkan budaya, bukan simbol kedaulatan aceh. semua tokoh yang didatangkan sepakat kiranya penentuan bendera serta lambang jangan mengakibatkan polemik dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Dealer Honda Jakarta - Dealer Honda - Dealer Honda Jakarta - Dealer Honda
bahkan, ketika ditekuni bendera berwarna merah dengan gambar bulan sabit dan bintang, juga bentuk pedang yang terdiri tulisan berbahasa arab, yang hadir ikut tertawa kenapa bendera dan disahkan pemprov aceh kini berbeda melalui dan diusulkan selama pertemuan lalu, papar yusril.
meski terlalu, dia harapkan kontroversi pemerintah pusat dengan pemprov aceh mampu diselesaikan segera dengan tidak berdampak pada nkri. pengesahan qanun nomor 3 tahun 2013 mengenai bendera juga lambang aceh menuai kontroversi.
lantaran bendera dan disahkan dpr aceh dan gubernur aceh, zaini abdullah, menyerupai bendera gerakan aceh merdeka (gam).
sekretaris direktorat jenderal otonomi daerah (otda) kemendagri susilo menyatakan, meskipun qanun telah disahkan dpr aceh, tapi tetap bisa dibatalkan jika terbukti melanggar konstitusi. qanun itu tak boleh bertentangan melalui peraturan lebih tinggi, salah satunya pasal 6 peraturan pemerintah (pp) 7/2007.
kalau mengarah ke bendera gerakan separatis, qanun tidak dapat diberlakukan, katanya.
dirjen otda kemendagri sendiri, lanjut susilo, telah berada selama aceh agar berhadapan melalui gubernur aceh zaini abdullah. dicari, dari pertemuan tersebut lahir suatu kesepakatan untuk merevisi bendera aceh yang telah mirip melalui bendera gerakan aceh merdeka (gam). kedatangan dirjen otda untuk mengatakan hasil evaluasi pada 12 poin selama pada qanun.
kami amat tidka puas melalui adanya kegiatan pengibaran bendera dan disahkan tersebut, ujarnya.